Berita I A W

Sosialisasi Aturan “Drone” di Indonesia

Pesawat udara tanpa awak yang digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, harus melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang.
Sosialisasi Aturan ”Drone” di IndonesiaPesawat nirawak sipil (Kompas)

Sistem udara tanpa awak memunyai batasan penggunaan berdasarkan peralatan yang dibawanya. Kementerian Perhubungan dan Majalah Angkasa telah menggelar sosialisasi mengenai aturan penggunaan pesawat udara tanpa awak (drone) pada Kamis (4/8) di Jakarta. Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90/2015 ada beberapa batasan. Batasan tersebut antara lain:

- Sistem udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi 500 m dari batas kawasan udara terlarang (prohibited area) atau udara terbatas (restricted area).

- Pesawat udara tanpa awak yang digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, harus melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya akan dipotret, difilmkan, atau dipetakan.

- Sistem pesawat udara tanpa awak dengan Peralatan Pertanian (penyemprot hama dan/atau penabur benih) hanya diperbolehkan beroperasi pada areal pertanian/perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencana terbang (flight plan).

- Kegiatan penyemprotan hama dan/atau penaburan benih dengan menggunakan teknologi sisten pesawat udara tanpa awak diizinkan apabila dalam radius 500 m dari batas terluar areal pertanian/perkebunan dimaksud tidak ada pemukiman penduduk.

- Sistem pesawat udara tanpa awak untuk kebutuhan dan misi pemerintah, penggunaan sistem pesawat udara tanpa awak untuk kepentingan pemerintah seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan yang bersifat rutin dan terjadwal dengan lingkup penerbangan tertentu (area tertentu), menggunakan individual flight plan.

(Anggi Cyndia)

Susunan Pengurus IAAW

Dewan Pendiri
1. Capt. Soenaryo Yosopratomo, mantan Dirjen Perhubungan Udara Kem. Perhubungan.
2. Marsdya (Purn) Wresniwiro, S.E mantan Wakil KASAU TNI AU dan Komisaris PT Dirgantara Indonesia.
3. Marsda TNI (Purn) Subandi Parto SH, mantan Dir. Diskum AU.
4. Marsma (Purn) Juwono Kolbioen, perwira tinggi AURI mantan Komisaris PT. Dirgantara Indonesia.
5. Kol TNI AU (Purn) Ori Saptadji K.G, mantan anggota DPR RI.
6. Ary Irsyad Riyadi mantan petinggi PT Dirgantara Indonesia.
7. Oche Prasetya Gunawan, pengamat dunia penerbangan nasional, praktisi dan akademis.

Dewan Pengawas
1. Marsdya (Purn) Wresniwiro, SE.
2. Marsda (Purn) Subandi Parto, SH.
3. Captain A. Jauhar D. Liemena.
4. Oche Prasetya Gunawan.

Dewan Pengurus
Presiden : Captain Sunaryo Yosopratomo
Wakil Presiden : Marsma (Purn) Juwono Koelbion
Sekretaris Jenderal : Kol. TNI AU (Purn) Ori Saptadji KG Bendahara : Ary Irsyad Riyadi
Dewan Pengurus : dibantu beberapa direktur sesuai bidang yang ada di Indonesia Aviation & Aerospace Watch.

5.    Fakta penghentian penerbangan Tigerair Mandala 1 Juli 2014

     Reporter : Harwanto Bimo Pratomo | Kamis, 19 Juni 2014 07:31
 4.      Seperti Merpati, Tigerair Mandala juga memiliki utang avtur

Merdeka.com - Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Djoko Moerdjatmojo mengatakan, selama beroperasi, maskapai ini sudah mulai menumpuk utang. Maka dari itu, agar tidak membengkak, maskapai memutuskan penghentian sementara operasi.

Sehingga, lanjutnya, uang yang ada saat ini akan dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar utang avtur dan refund tiket.

“Ya kan rugi, daripada duitnya dipakai untuk operasional tapi rugi terus ya lebih baik dibuat bayar utang avtur maupun untuk refund,” jelasnya.

Per 1 Juli 2014, Tigerair Mandala Tak Beroperasi

Per 1 Juli 2014, Tigerair Mandala Tak Beroperasi

Pesawat Airbus A320, armada baru maskapai Mandala Airlines di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Selasa (14/3). PT Mandala Airlines meluncurkan unit pesawat baru jenis Airbus A320 buatan Prancis yang hadir sebagai armada ketujuh dari maskapai tersebut. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.COJakarta - PT Mandala Airlines yang beroperasi dengan nama Tigerair Mandala menghentikan kegiatan operasionalnya mulai 1 Juli 2014. Keputusan ini dibuat lantaran kondisi pasar turun dan biaya operasional membengkak karena rupiah terdepresiasi tajam.

“Kami telah berusaha mencari solusi untuk tetap beroperasi, termasuk berdiskusi dengan calon mitra strategis dan penanam modal,” kata Ketua Dewan Komisaris Tigerair Mandala Jusman Syafii Djamal, Rabu, 18 Juni 2014. (Baca: Tutup Sebagian, Ini Rute Andalan Mandala Air)

Jusman menuturkan kelebihan kapasitas maskapai dibanding jumlah penumpang dan melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai 20 persen sejak awal 2013 menyebabkan biaya operasional Mandala naik signifikan. Walhasil, Mandala mulai merugi sejak beroperasi kembali pada April 2012.

Dengan kondisi industri tersebut, pemegang saham kesulitan memberi dukungan keuangan yang berkesinambungan kepada Mandala. “Dewan meninjau posisi Mandala dan memutuskan bahwa Mandala tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya,” kata Jusman.

Ia mengatakan maskapai ini sudah memberi informasi resmi mengenai penghentian pengoperasiannya per 1 Juli 2014 kepada Kementerian Perhubungan. Mandala akan mengoperasikan penerbangan terakhir pada 1 Juli 2014. Pesawat terakhir dengan nomor penerbangan dengan nomor RI545 ini akan terbang dari Hong Kong ke Denpasar pada 02.35 waktu setempat. Semua penerbangan Mandala per 1 Juli 2014 dan selanjutnya dibatalkan.

Sebelumnya, PT Indonesia AirAsia sudah menutup beberapa rute penerbangan karena harus menekan biaya operasional. Direktur Niaga Air Asia Indonesia Andy Adrian Febrianto menyatakan efisiensi dilakukan untuk memangkas biaya, namun maskapai tetap mengutamakan pelayanan keamanan penumpang.

“Kita memang harus memperhitungkan dari aspek bisnis. Kalau tidak menguntungkan ya harus menutup beberapa rute,” kata Andy awal Juni lalu. Beberapa rute yang ditutup per 1 Juni 2014 yakni Denpasar-Makassar-Denpasar, Surabaya-Bangkok-Surabaya, dan Bandung-Johor Baru- Bandung. “Penutupan ini dilakukan karena dirasa tidak memungkinkan dan permintaan yang kurang.”

Andy menjelaskan, melemahnya nilai rupiah berakibat tingginya nilai belanja avtur dan biaya operasional lain. Ia juga memprediksi tahun ini industri penerbangan akan mengalami penurunan permintaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bencana alam dan jadwal hari libur. “Hal itu sangat mempengaruhi jumlah penumpang yang ada,” tuturnya.

MARIA YUNIAR

PEMBANGUNAN BANDARA BANTEN SELATAN BISA DILAKUKAN JIKA OPERATORNYA SUDAH DITENTUKAN

Kementerian Perhubungan menunggu keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait dengan siapa yang akan menjadi operator (pengelola) Bandara Banten Selatan . Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan di Jakarta pada Senin (7/1/2013).
Menurutnya, apabila Pemerintah Provinsi Banten sudah menetapkan apakah operatornya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melibatkan pihak swasta, Pemprov Banten dapat mengajukan izin pembangunan bandara tersebut.

“Jika izin pembangunan diajukan dan dokumennya lengkap, maka dalam 14 hari, izin tersebut dapat dikeluarkan. Pemerintah pusat mendukung pembangunan bandara ini namun pembiayaan ditanggung Pemprov Banten dan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta,” jelasnya.

Bambang menjelaskan ada dua pilihan yang dapt dilakukan untuk membangun bandara Banten Selatan, petama BUMD bekerjasama dengan swasta atau pembangunan oleh BUMD sendiri dengan melakukan lelang terbuka.

Pembangunan Bandara Banten Selatan, menurut Pemprov Banten, bertujuan untuk mempermudah transportasi udara yang ada di Banten, terutama untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. (RY)

 

KEMENHUB  TAWARKAN 130  RUTE DOMESTIK KEPADA MASKAPAI NASIONAL

Kementerian Perhubungan menawarkan 130 rute penerbangan domestik kepada operator (maskapai) penerbangan. Dari semua rute tersebut, sebagian besar akan mengisi rute penerbangan di Kawasan Timur Indonesia seperti di wilayah Manado, Ambon dan Papua.

Seperti diberitakan www.dephub.go.id sebelumnya “Ditjen Hubud Tawarkan 130 Rute Baru” , Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti mengatakan pihaknya sedang mengkaji sekitar 130 rute tambahan untuk ditawarkan kepada maskapai nasional. Ia mengungkapkan ditawarkannya rute-rute tambahan tersebut karena pemerintah ingin membuka isolasi daerah-daerah yang selama ini belum terbuka seluruhnya.

“Disamping itu untuk memudahkan wisatawan dalam dan luar negeri yang akan mengunjungi pariwisata di daerah tersebut, ujarnya.

Menurutnya pemilihan rute-rute tersebut selain berasal dari pemerintah juga merupakan usulan dari masing-masing maskapai, yang sebelumnya sudah melakukan kajian sendiri terhadap destinasi yang akan diterbanginya.

Nantinya rute-rute baru ini akan ditawarkan kepada maskapai penerbangan nasional. “Silahkan mereka memilih rute-rute yang kita siapkan, tentunya setelah mereka melakukan kajian potensi pasar yang akan di layani,” kata Herry.

Diakui oleh Herry, tidak menutup kemungkinan nantinya satu rute diminati oleh beberapa maskapai. “Bisa saja satu rute yang dianggap potensial diminati beberapa maskapai. Silahkan saja sepanjang pangsa pasarnya dianggap feasible,” tambahnya. (RDH)

Berikut daftar 130 rute baru yang ditawarkan : No Rute
1 Alor – Atambua
2 Ambon – Balikpapan
3 Ambon – Biak
4 Ambon – Denpasar
5 Ambon – Gorontalo
6 Ambon – Jayapura
7 Ambon – Kendari
8 Ambon – Manado
9 Balikpapan – Batam
10 Balikpapan – Kupang
11 Balikpapan – Lombok Praya
12 Balikpapan – Medan
13 Balikpapan – Palangkaraya
14 Balikpapan – Palembang
15 Balikpapan – Pontianak
16 Balikpapan – Solo
17 Banda Aceh – Batam
18 Banda Aceh – Lhoksumawe
19 Banda Aceh – Meulaboh
20 Banda Aceh – Padang
21 Banda Aceh – Pekanbaru
22 Banda Aceh – Sabang
23 Banda Aceh – Silangit
24 Banda Aceh – Takengon
25 Bandung – Lombok Praya
26 Bandung – Pontianak
27 Banjarmasin – Lombok Praya
28 Banjarmasin – Palangkaraya
29 Banjarmasin – Pontianak
30 Batam – Denpasar
31 Batam – Lombok Praya
32 Batam – Makassar
33 Batam – Manado
34 Batam – Semarang
35 Batam – Solo
36 Batam – Tembilahan
37 Bengkulu – Padang
38 Bengkulu – Pangkal Pinang
39 Biak – Manado
40 Biak – Merauke
41 Biak – Timika
42 Bima – Kupang
43 Buol – Makassar
44 Dekai – Jayapura
45 Dumai – Pekanbaru
46 Ende – Maumere
47 Ende – Ruteng
48 Ende – Waingapu
49 Fak-Fak – Manado
50 Fak-Fak – Manokwari
51 Fak-Fak – Nabire
52 Gorontalo -Jayapura
53 Gorontalo – Kendari
54 Gorontalo – Mamuju
55 Gorontalo – Ternate
56 Jambi – Medan
57 Jayapura – Kaimana
58 Jayapura – Manado
59 Jayapura – Sorong
60 Jogjakarta – Lombok Praya
61 Jogjakarta – Manado
62 Jogjakarta – Medan
63 Jogjakarta – Palangkaraya
64 Jogjakarta – Sorong
65 Kaimana – Wamena
66 Kendari – Lombok Praya
67 Kendari – Mamuju
68 Kendari – Manado
69 Kendari – Masamba
70 Kendari – Palu
71 Kendari – Pomala
72 Kotabaru – Makassar
73 Kupang – Lombok Praya
74 Kupang – Manado
75 Kupang – Rote
76 Labuha – Manado
77 Langgur – Makassar
78 Langgur – Sorong
79 Langgur – Timika
80 Lombok Praya – Makassar
81 Lombok Praya – Semarang
82 Long Apung – Tarakan
83 Long Bawan – Tarakan
84 Makassar – Maranggo
85 Makassar -Medan
86 Makassar – Pontianak
87 Makassar – Selayar
88 Makassar – Semarang
89 Makassar – Solo
90 Makassar Tana Toraja
91 Makassar – Wangi-Wangi
92 Mamuju – Manado
93 Mamuju – Palu
94 Mamauju – Ternate
95 Manado – Manokwari
96 Manado – Semarang
97 Manado – Tarakan
98 Manado – Timika
99 Manokwari – Nabire
100 Manokwari – Timika
101 Matak -Pekanbaru
102 Medan – Pontianak
103 Medan – Semarang
104 Merauke – Timika
105 Merauke Wamena
106 Meulaboh – Sabang
107 Muara Teweh – Palangkaraya
108 Muko Muko – Padang
109 Mulia – Timika
110 Nabire – Sorong
111 Nabire – Timika
112 Nabire – Wamena
113 Palangkaraya – Pangkalan Bun
114 Palangkaraya – Pontianak
115 Palangkaraya – Sampit
116 Palembang – Pontianak
117 Palembang – Semarang
118 Pangkal Pinang – Pekanbaru
119 Pangkal Pinang – Pontianak
120 Pangkalan bun – Pontianak
121 Pasirpangaraian – Pekanbaru
122 Pekanbaru – Semarang
123 Pekanbaru – Tanjung Balai Karimun
124 Pekanbaru – Tanjung Pandan
125 Pontianak – Pekanbaru
126 Pontianak – Sampit
127 Pontianak – solo
128 Semarang – Tanjung Karang
129 Sorong – Ternate
130 Timika – Wamena

 

 DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DIANGKAT, PERUM LPPNPI RESMI BEROPERASI

Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan dan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) di Kantor Kementerian Negara BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (16/01).

Pengangkatan ini sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2012 tentang Perum LPPNPI. Dengan diangkatnya Dewan Pengawas dan Direksi ini, maka Perum LPPNPI secara resmi telah beroperasi.

Dalam sambutannya Menteri Perhubungan mengatakan terbentuknya organisasi Perum LPPNPI merupakan tonggak sejarah dalam dunia penerbangan nasional bangsa Indonesia, karena dengan berdirinya organisasi ini berarti Indonesia sudah memiliki single provider di bidang navigasi penerbangan di Indonesia. Karenanya Menhub berharap keselamatan dan pelayanan navigasi penerbangan dapat terselenggara dengan baik.

“Saya berharap dengan terpilihnya anggota direksi dan dewan pengurus Perum LPPNPI, Perum ini dapat bekerja dengan baik dalam mendukung terselenggaranya keselamatan penerbangan di Indonesia dan terciptanya pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia secara profesional dengan kualitas pelayanan yang sama pada setiap penyelenggara pelayanan,” ujarnya.

Ke depannya tantangan yang dihadapi Perum ini tidaklah kecil. Hal ini disebabkan selama ini pelayanan navigasi di Indonesia dilayani oleh beberapa instansi yaitu UPT Ditjen Perhubungan, PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, dan bandar udara khusus sehingga menyebabkan adanya perbedaan tingkat kualitas pelayanan navigasi dan tidak fokusnya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. ”Jadi tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyatukan elemen-elemen yang berbeda ini menjadi satu organisasi yang solid,” tambah Menhub.
Menhub berharap setelah organisasi perum ini berjalan dengan baik, sudah sewajarnya organisasi ini turut pula berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan krusial di dalam dunia navigasi penerbangan yang tentunya tidak hanya menyangkut lingkup kerja dari perum ini semata. Salah satu permasalahan krusial dalam dunia navigasi adalah masih sedemikian terbatasnya jumlah SDM ATC yang tersedia. Menurutnya dari jumlah ATC yang ada sekarang yaitu sekitar lebih dari 1.000 petugas ATC, masih dibutuhkan 800 petugas ATC untuk memenuhi kebutuhan idealnya.

“Alangkah baiknya apabila lembaga ini ke depan turut pula memberikan kontribusi terhadap pemecahan permasalahan menyangkut kekurangan SDM ini sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam rangka menyiapkan SDM di bidang navigasi penerbangan,” tuturnya menutup sambutan.

Sementara itu Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan saat ini di BUMN tidak ada pelantikan pada tingkat apapun, sehingga setelah menerima SK harus langsung bekerja. “Begitu menerima surat pengangkatan sudah harus bertugas, setelah acara ini sebaiknya langsung rapat direksi bersama dewan pengawas, ” ujarnya. (HH)

Berikut nama-nama Dewan Pengawas dan Direksi Perum LPPNPI:

1. Ketua Dewan Pengawas : Herry Bakti S. Gumay
2. Anggota Dewan Pengawas : Muh. Khoerur Roziqin
3. Direktur Utama : Ichwanul Idrus
4. Direktur Manajemen lalu Lintas Penerbangan : Amran
5. Direktur Teknik Navigasi Penerbangan : Fadli Soesilo
6. Direktur Personalia dan Umum : Saryono
7. Direktur Keuangan : Sonatha Halim Yusuf
8. Direktur Safety dan Standar : Wisnu Darjono
9. Direktur Service Development dan IT : New In Hartaty Manulang

 

REVISI PERATURAN KEPEMILIKAN PESAWAT MASIH DALAM PEMBAHASAN

Revisi ketentuan kepemilikan pesawat masih dalam pembahasan bersama-sama sehingga ketentuan tersebut belum dapat diterapkan. “Belum ditandatangan oleh Menhub karena masih ada aturan tambahan lainnya yang belum tuntas dibahas bersama,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti di Jakarta, Rabu (9/1).

Herry menambahkan bahwa para pengacara dari perusahaan penerbangan nasional ingin ada ketentuan baru yang menjadi bukti kepemilikan pesawat. Aturan baru tersebut yakni diakuinya dokumen lease to purchase (menyicil untuk membeli) pesawat dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan pesawat.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan menyatakan adanya proses perubahan criteria kepemilikan pesawat yang masih disinkronisasi dengan UU Penerbangan sehingga kemungkinan belum dapat diterapkan pada Januari 2013. (RY)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>