Susunan Pengurus

February 23, 2013 in Uncategorized

Dewan Pembina:   Jend. Pol (Purn) Drs. Widodo Budidarmo
  Marsekal Madya (Purn) Wresnowiro
  Inspektur Jend Pol (Purn) Drs. Pamudji R. Sutopo
Dewan Penasehat:   Laksamana Madya (Purn) Gatot Suwardi

 

Capt. Soenaryo,

Capt Arief Budiman,

Marsekal Muda (Purn) Subandi Parto SH

 

Ketua Umum:   Drs. Ben Sukma Harahap
Ketua I:   Capt. John Brata
Ketua II:   Ori Saptadji K.G. M.Si
Sekretaris Jenderal:   Oce Prasetya AMTrU, MMTr
Bendahara/Comptroller:   Capt. Teddy Soekarno M.Sc..

Kontak

February 23, 2013 in Uncategorized

CROWN PALACE blok A-27
Jalan Prof.Dr. Soepomo SH no. 231, Tebet
Jakarta 12870
INDONESIA
T: +62 21 8379 0575
F: +62 21 8379 0523
E: teddy.soekarno@indonesiaaviationwatch.net
      john.brata@indonesiaaviationwatch.net
Website: www.indonesiaaviationwatch.net

 

MOU antara Kohanudnas antara LPPNPI

February 23, 2013 in Uncategorized

Peresmian Terminal Baru Kalimarau – Berau

February 23, 2013 in Uncategorized

Jum’at, 22 Pebruari 2013
TERMINAL BARU BANDARA KALIMARAU SEGERA DIRESMIKAN
Terminal Baru Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur akan segera diresmikan pada Sabtu, 23/2/2013, oleh Menteri Perhubungan, EE Mangindaan. Dengan telah dikembangkannya Terminal baru diharapkan pengguna jasa transportasi udara melalui bandar udara ini dapat terus tumbuh dan berkembang, pengoperasian terminal baru Bandar Udara Kalimarau akan diresmikan Sabtu, 23 Februari 2013 mendatang.Dalam rangka akan diresmikannya pengoperasian terminal baru Bandar Udara Kalimarau di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan uji coba pengoperasian terminal baru pada 5 Desember 2012 yang lalu.

Bandar Udara Kalimarau merupakan bandara kelas II yang mempunyai panjang landasan 2.250m x 30 m yang mampu didarati pesawat sekelas B-737-300., dengan appron utara sepanjang 103 m x 60 m, appron selatan 188 m x 99 m, sedangkan Taxiway T/W 179m x 23 m dan T/W B 108m x 15 m. Bandara ini memiliki terminal domestik dengan luas 635 m2 dan ruang VIP 180 m2.

Pengembangan kapasitas terminal tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan perekonomian, perdagangan, pariwisata dan pengembangan wilayah di Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur pada umumnya. Dalam meningkatkan daya tarik wisata, Pembangunan infrastruktur yang memadai perlu dilakukan, dalam upaya mendukung peningkatan daya saing pariwisata merupakan tantangan yang mendesak menghadapi pasar global yang kian kompetitif.

Dengan tumbuhnya rute dan frekuensi penerbangan dari dan ke Bandar Udara Kalimarau. dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat sekitar serta berkontribusi besar bagi pembangunan daerah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. (FY)

Kerjasama LPPNPI dan Kohanudnas

February 23, 2013 in Uncategorized

Kamis, 14 Pebruari 2013
KERJASAMA LPPNPI DAN KOHANUDNAS DIHARAPKAN TINGKATKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Herry Bakti, Koordinasi antara Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dengan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) memang masih perlu ditingkatkan lagi. “Kohanudnas perlu cepat mendapatkan data izin, supaya dilapangan bisa cepat, jangan sampai telat diterima datanya. memang dalam penerbangan waktu berubah sangat cepat, saat diajuin izin pesawat A ternyata ada perubahan menjadi B dengan tipe yang sama atau tipe yang lain,” jelasnya.

“Untuk mempercepat data itu diterima, maka akan kita bahas bersama sistim online untuk mempercepat data masuk ke kohanudnas. jadi kita harapkan kerjasama sipil dan militer ini berjalan untuk satu tujuan penerbangan sipil dalam rangka keselamatan penerbangan dan pertahanan negara,” ungkap Herry di sela-sela penandatanganan MoU antara Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dalam rangka Pertukaran informasi dan pemanfaatan data operasi penerbangan sipil, Rabu (13/2).

Pengawasan dan pengendalian terhadap penerbangan pesawat udara asing dilakukan secara terkoordinasi untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan serta menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

Setiap pesawat udara asing non scheduled yang akan melintas maupun mendarat di wilayah Indonesia harus memiliki Flight Approval (FA) yang dalam penerbitannya mencakup Diplomatic Clearance, Security Clearance dan Technical Clearance, dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap semua pesawat udara asing non schedule dan antisipasi terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan akibat penerbangan illegal.

“Dari sisi perizinan sudah ada payung lain yang kita tandatangani tahun lalu di Kementerian Menko Polkam antara Kementerian Luar Negeri, TNI dan Ditjen Perhubungan Udara yang terkait dalam hal perizinan untuk pesawat asing yang beroperasi di wilayah Indonesia,” kata Herry.

“Perizinan itu harus ada Diplomatic Clearencenya, Security Clearencenya, dan Flight Approval dari Ditjen Perhubungan Udara,”sambung Herry.

Sedangkan menurut Direktur Utama LPPNPI , Ichwanul Idrus, mengatakan separuh ruang udara yang kita layani merupakan wilayah udara yang harus kita amankan, namun ia mengakui sebagian lagi masih ada wilayah udara kita yang saat ini masih menjadi ruang udara negara lain.

“Pada saatnya kita akan ambil alih menjadi ruang udara atau wilayah udara territorial kita, hal ini sangat penting untuk dapat memudahkan kita di dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran wilayah ruang udara perbatasan, sambung Ichwanul.

Sementara, Panglima komando Pertahanan Udara Nasional, Marsekal Muda FHB Soelistyo, mengatakan kerjasama ini diharapkan menjadi kunci sukses agar wilayah negara kita di udara bisa dikelola juga dari aspek pertahanan. “Bila ada yang melanggar terhadap kedaulatan wilayah kita, saya bisa tahu dan menindak sesuai dengan tingkat pelanggaran,” tandasnya.(FY)

Direktur Operasional Maskapai Tak Boleh Kosong

February 23, 2013 in Uncategorized

Jum’at, 15 Pebruari 2013
DIREKTUR OPERASIONAL MASKAPAI TAK BOLEH KOSONG
Posisi Direktur Operasional di sebuah maskapai merupakan posisi penting dan Key Person Maskapai yang harus senantiasa ada karena terkait langsung dengan masalah keselamatan penerbangan. Untuk itu harus menjadi perhatian bagi manajemen sebuah maskapai dan apabila terjadi kekosongan maka harus segera dicarikan penggantinya.

Menanggapi pengunduran diri Direktur Operasional PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), Kementerian Perhubungan meminta kepada manajemen agar segera mencari penggantinya agar tidak berlama-lama kosong.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengemukakan, apabila tidak segera dicarikan penggantinya, maka akan berdampak pada pembekuan AOC MNA.

“Kemenhub akan memanggil Direktur Utama MNA untuk menanyakan permasalahan. Pihak manajemen harus segera mengganti Dirops yang sesuai dengan persyaratan,” jelas Bambang di Jakarta, Kamis (14/2).

Seperti diketahui, kondisi maskapai plat merah MNA saat ini semakin menghawatirkan. Ditengah kesulitan perusahaan menyelesaikan kewajiban hutang ke sejumlah Kreditur, Direktur Operasi MNA, mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat pengundurkan diri dikirim secara tertulis kepada Meneg BUMN Dahlan Iskan, Rabu (13/2) dengan menguraikan empat alasan pokok mengambil keputusan tersebut.

Asep mengungkapkan, alat Produksi yang semakin berkurang membuat berkurangnya juga pemasukan dan kemampuan perusahaan dalam menunaikan kewajiban kepada pihak ke tiga termasuk melakukan perawatan terhadap alat produksi yang tersisa.

Selain itu, dalam suratnya disebutkan bahwa gerakan ketidakpercayaan kepada manajemen MNA sudah meluas dikalangan karyawan dan sudah merambah ke ranah operasional.

Asep mengungkapkan, sebagai Direktur Operasi untuk memperbaiki keadaan ditanggapi dengan arogansi yang mengakibatkan terjadinya perombakan jajaran managemen di direktorat operasi tanpa mempertimbangkan efek dari tindakan tersebut.

Terakhir, Asep menuliskan bahwa kondisi perusahaan yang semakin buruk bukan karena karyawan kurang berkerja keras, namun justru dikarenakan penghargaan yang mereka dapatkan setelah bekerja keras tidak sebanding dengan harapan mereka. Akibatnya terjadi penurunan keperdulian terhadap performa perusahaan. (CHAN)

DitJen HUBUD diminta Bantu Selesaikan Masalah Lisensi Pilot eks Batavia Air

February 23, 2013 in Uncategorized

Jum’at, 15 Pebruari 2013
DITJEN HUBUD DIMINTA BANTU SELESAIKAN MASALAH LISENSI PILOT EKS BATAVIA AIR
Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan diminta untuk menjembatani dalam menyelesaikan persoalan lisensi para pilot eks Batavia Air yang sampai saat ini masih belum jelas. Hal tersebut disampaikan Presiden Federasi Pilot Indonesia (FPI), Hasfrinsyah seusai penandatangan kerjasama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan dengan Federasi Pilot Indonesia di kantor BPSDM, Jumat (15/2).

Hasfirnsyah mengungkapkan, lisensi itu sangat dibutuhkan, agar para pilot eks Batavia Air bisa mendapatkan pekerjaan baru di maskapai lain.

Nasib pilot dan pramugari PT Metro Batavia (Batavia Air), lanjut Hasfrinsyah, saat ini masih terkatung-katung. Hal ini dikarenakan pihak manajemen eks Batavia Air dan Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saling lempar tanggung jawab mengenai ijazah dan lisensi para pilot.

“Setelah Batavia Air dinyatakan pailit, nasib sekitar 200 pilotnya terkatung-katung,” ujarnya.

Sebenarnya ada beberapa maskapai seperti Citilink dan Indonesia Air Asia yang mengajak pilot eks Batavia bergabung. Karena tidak ingin disalahkan dikemudian hari, maskapai yang ingin merekrut pilot eks Batavia ini minta surat jaminan bahwa antara para pilot dan Batavia Air tidak ada lagi perjanjian yang saling mengikat satu sama lainnya. Disamping itu tentunya harus menyertakan lisensi pilot dan tentunya ijazah pendidikan terakhir.

Yang jadi persoalan, jelas Hasfrinsyah, saat para pilot itu menanyakan ijazah, lisensi pilot dan surat keterangan tidak bekerja lagi di Batavia Air, pihak Batavia Air tidak bersedia menyerahkan dengan alasan, semuanya sudah diambil alih oleh kurator. Sedangkan kurator yang ditanyakan mengenai hal ini mengatakan bahwa yang pihak kurator tangani dan ambil alih dari Batavia Air hanya sebatas aset-aset perusahaan saja.

‘’Jadi para pilot ini seperti di ping pong. Tidak jelas penyelesaiannya. Padahal yang namanya ijazah dan lisensi pilot itu merupakan milik pribadi dan bukan masuk sebagai aset perusahaan dalam hal ini Batavia,’’ jelas Hasfrinsyah.

Bahkan, lanjut Hasfrinsyah, ada beberapa ijazah dan lisensi pilot yang rusak karena terinjak-injak. Ceritanya, ketika para pilot, pramugari, petugas darat dan bagian umum akan dibagikan ijazahnya, banyak yang tidak sabar karena pembagiannya terlalu lambat. Tadinya ada yang berinisiatif membantu membagikan, tapi yang ada malah saling berebut. Akibatnya ada ijazah dan lisensi pilot yang tercecer dan terinjak sepatu.
FPI saat ini tengah berusaha membantu para pilot Batavia mendapatkan ijazah dan lisensi pilot para mantan pilot Batavia Air. Namun Hasfrinsyah juga minta kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menjembatani dalam menyelesaikan persoalan mereka, agar para pilot eks Batavia Air bisa mendapatkan pekerjaan baru di maskapai lain.

Beberapa pilot eks Batavia Air sudah ditampung di Air Asia dan Citilink. Dan pastinya banyak maskapai lain yang akan merekrut mereka karena mereka juga kekurangan pilot. ‘’Tapi perpindahan pilot tersebut tetap harus memiliki keterangan perusahaan pailit, lisensi, dan ijazahnya yang saat ini masih tertahan di Batavia Air,’’ tandasnya. (JO)

PERUM NAVIGASI PENERBANGAN BEROPERASI 2013

November 4, 2012 in Uncategorized

 

PERUM NAVIGASI PENERBANGAN BEROPERASI 2013

Setelah melalui proses dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77/2012, 13 September 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Januari 2013 mendatang diagendakan Perum Navigasi resmi beroperasi dan menjadi provider tunggal dalam melayani navigasi penerbangan.

Saat ini untuk Air Traffic Controller (ATC) atau navigasi udara dikelola oleh beberapa penyelenggara diantaranya Unit Pelayanan Tugas Ditjen Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura 2, dan Bandar Udara Khusus, namun sesuai dengan amanah UU Penerbangan No 1/2009 pasal 271 yang menyatakan bahwa menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan, pemerintah membentuk suatu lembaga penyelenggara naviagi penerbangan.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengemukakan, dalam pembentukan Perum Navigasi tidak serta merta semuanya berubah namun ada masa-masa pengalihan tugas yang diatur dalam PP, diantaranya pengalihan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah Barat dan Timur, pengalihan unit penyelenggara yang dikelola AP1 dan AP2, serta UPT Ditjen Hubud. “Nantinya pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah Barat di Jakarta dan untuk wilayah Timur di Makasar,” ujar Herry Bakti di Jakarta, Rabu (17/10).

Perum Navigasi Penerbangan itu menurut Herry juga tidak secara langsung dapat mengambil alih pengelolaan navigasi udara di wilayah Flight Information Region (FIR) Batam dari yang sampai saat ini masih dikelola pemerintah Singapura. Saat ini menurut Herry yang tengah dilakukan adalah pembentukan tim pengalihan penyelenggara navigasi penerbangan, mempersiapkan teknik operasional, pengalihan aset, penyusunan peraturan tentang fit and proper test, persiapan pengalihan aset, menyusun konsep struktur organisasi, persiapan pengalihan SDM.

Sementara, Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Inchwanul Idrus mengatakan pendirian Perum PPNPI ini membutuhkan modal Rp97,95 miliar dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. “Dana tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kemenhub yang pengadaannya bersumber dari dana APBN 2010 dan 2011,” ungkap Ichwanul. Pendanaan yang ada, meliputi peralatan navigasi yang berada di Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah senilai Rp22,44 miliar, Bandara Juwata di Tarakan, Kalimantan Timur Rp22,45 miliar, Bandara Sentani di Jayapura Rp48,65 miliar, serta di Bandara Dewandaru di Karimun Jawa, Jawa Tengah Rp4,39 miliar. (CHAN)

Indonesia Aviation Watch

June 14, 2012 in Uncategorized

Ini Penyebab Batavia Air Dinyatakan Pailit

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bagus Irawan, menyatakan berdasarkan putusan Nomor 77 mengenai pailit,  PT Metro Batavia (Batavia Air) dinyatakan pailit. “Yang menarik dari persidangan ini, Batavia mengaku tidak bisa membayar utang,” ujarnya, seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2013.

Ia menjelaskan, Batavia Air mengatakan tidak bisa membayar utang karena “force majeur”. Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari International Lease Finance Corporation (ILFC) untuk angkutan haji. Namun, Batavia Air kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender yang dilakukan pemerintah.

Gugatan yang diajukan ILFC bernilai US$ 4,68 juta, yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, maka ILFC mengajukan somasi atau peringatan. Namun akrena maskapai itu tetap tidak bisa membayar utangnya, maka ILFC mengajukan gugatan pailit kepada Batavia Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pesawat yang sudah disewa pun menganggur dan tidak dapat dioperasikan untuk menutup utang.

Seharusnya, kata Bagus, kuasa hukum Batavia Air harusnya mengajukan “counter” agar tidak dipailitkan dalam lima hari setelah ada gugatan pailit. “Karena itu tidak dilakukan oleh Batavia, maka kita mau tidak mau menyidangkan perkara pailit,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, dari bukti-bukti yang diajukan ILFC sebagai pemohon, ditemukan bukti adanya utang oleh Batavia Air. Sehingga sesuai aturan normatif, pengadilan menjatuhkan putusan pailit. Ada beberapa pertimbangan pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah adanya bukti utang, tidak adanya pembayaran utang, serta adanya kreditur lain. Dari semua unsur tersebut, maka ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan terpenuhi.

Jika menggunakan dalil “force majeur” untuk tidak membayar utang, Batavia Air harus bisa menyebutkan adanya syarat-syarat kondisi itu dalam perjanjian. Namun Batavia Air tidak dapat membuktikannya. Batavia Air pun diberi kesempatan untuk kasasi selama 8 hari. “Kalau tidak mengajukan, maka pailit tetap,” ujarnya.

Kegiatan operasional Batavia Air kemudian akan dialihkan kepada kurator. Batavia Air sempat disebut-sebut menolak dicabutnya gugatan pailit itu. Hal tersebut menjadi tanda tanya bagi pengadilan. “Mengapa mereka menolak untuk dicabut?” ujarnya.

Menurut Bagus, Batavia Air pasrah dengan kondisi ini. Artinya, kata dia, Batavia Air sudah menghitung secara finansial jumlah modal dan utang yang dimiliki. Ia pun menuturkan, dengan dipailitkan, maka direksi Batavia Air tidak bisa berkecimpung lagi di dunia penerbangan.TEMPO.CO, Jakarta

Kondisi Bandara di Indonesia

June 14, 2012 in Uncategorized